Natuna, Posmetrobatam.co: Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Natuna menggelar Focus Group Discussion (FGD), Rabu (25/6).
Tema yang diusung Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Kabupaten Natuna pada Sektor Jasa Konstruksi, Bersumber dari APBD Kabupaten Natuna.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jalan Baru Sisir, Ranai. Tampak hadir dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan OPD teknis, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko pada kesempatan itu menekankan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi para pekerja sektor konstruksi yang terlibat dalam kegiatan proyek-proyek pembangunan.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh pekerja konstruksi mendapatkan jam dan perlindungan yang layak,” ungkap Boy Wijanarko.
Boy Wijanarko menegaskan bahwa program perlindungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun iklim kerja yang sehat, aman, dan berkeadilan.
“Dengan adanya FGD ini, diharapkan ada kesamaan persepsi serta implementasi yang tepat antara pemerintah, penyedia jasa konstruksi, dan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Sekda Natuna Boy Wijanarko.
Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Natuna, Hendra Harry Jonna, ketika memberikan paparan terkait mekanisme dan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja konstruksi mengatakan bahwa sektor jasa konstruksi memiliki risiko kerja yang cukup tinggi.
Sehingga ucap dia sangat penting bagi pekerjanya untuk terdaftar dalam program perlindungan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“FGD ini menjadi ruang dialog untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor jasa konstruksi,” kata dia.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh proyek pemerintah di Natuna dapat memberikan jaminan perlindungan yang maksimal bagi para tenaga kerja.
“Serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan demi kesejahteraan pekerja di Kabupaten Natuna,” kata dia.(maz)
