Batam, posmetrobatam.co: Di sebuah rumah di kawasan perumahan Cipta Regency, Batam Kota, tumbuh pohon cabai. Rumah dengan tipe 36/72 hook ini dimanfaatkan pemilik rumah untuk bercocok tanam.
Sebagian cabai sudah berwarna orange sedikit merah namun masih ada yang hijau. Cabai yang ditanam yakni cili pedas berbentuk kecil. Pohon tersebut milik Agus Bagjana (51).
“Saya hobi bercocok tanam. Karena ada lahan di samping rumah kenapa tidak kita manfaatkan,” ujarnya, Rabu (25/3).
Hal ini bermula dari harga cabai makin pedas beberapa tahun belakangan ini. Harga cabai yang sering naik turun di pasaran membuat Agus, mengambilkan gerakan kecil dengan menanam cabai di rumahnya.
“Ini bukan sekedar hobi. Ini karena keluhan emak-emak juga termasuk istri. Harga cabai ini kadang naik, kadang turun. Kalau kita bisa menanam cabai sendiri di rumah, setidaknya kita dapat membantu kebutuhan dapur,” ucap Ketua RT itu, tegas.
Upaya mendorong Gerakan Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan di Kepulauan Riau mulai digalakkan pemerintah. Hal kecil inilah yang dilakukan Agus. Karena, cabai salah satu komoditas penyumbang Inflasi daerah. Saat petani gagal panen, hasil yang tidak bagus, dan distribusi terganggu, harga cabai kian melonjak tinggi.
Bagi Agus, halaman rumah bisa dimanfaatkan untuk menanam bibit cabai di perkarangan, pot-pot atau polybag. Karena menanam cabai tidak memerlukan halaman yang luas.
“Kalau bibit dikasih sama Alm abang saya. Kebetulan beliau saat itu ketua HKTI Batam (Gunawan Satary). Alhamdulillah, saat ni tumbuh dengan baik,” terang Agus.
Sebagai perangkat daerah yang membantu pemerintah, program menanam cabai dia terapkan di komplek perumahan. “Alhamdulillah, sebagian halaman warga sudah ada pohon cabai. Meskipun tidak semua. Namun, ini menunjukan kebutuhan cabai sangat dibutuhkan saat masak,” ujar Agus.
Dari pekarangan kecil di rumah-rumah warga, upaya menjaga ketahanan pangan perlahan tumbuh. Sebatang cabai mungkin terlihat sederhana, tetapi jika ditanam oleh banyak orang, dampaknya bisa menjadi besar bagi kestabilan ekonomi daerah.
“Setidaknya kita tidak tergantung pada pasokan dari luar daerah,” kata pria kelahiran Bandung, jawa Barat itu.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Batam, Mardanis menyatakan bahwa hasil tani hanya mampu mengakomodir 10-20 persen kebutuhan pokok. Karena Batam bukan daerah penghasil sehingga pasokan didatangkan dari luar.
Beberapa hasil tani lokal di antaranya, cabai hijau, sayur mayur, jagung, dan beberapa jenis lainnya masih dalam tahap pengembangan seperti bawang merah. Mardanis mengakui untuk hasil tani lokal masih cabai hijau yang mendominasi. Sedangkan untuk cabai merah tidak banyak.
Sealin itu, Pemerintah Kota (Pemko) Batan berupaya mengembangkan produksi lokasi di lahan pertanian di Barelang. Hal ini untuk menekan inflasi yang sering terjadi dikarenakan komoditas kebutuhan pokok.
Jelasnya, untuk kebutuhan cabai hijau perhari berkisar 8 ton. Sementara kebutuhan cabai merah perhari 15 ton. Batam memproduksi cabai merah perharinya hanya mampu 50 kilogram perhari. Karena, untuk biaya memproduksi cabai merah cukup rumit. Sebutnya, kebutuhan cabai merah setidaknya harus punya 2 ton perhari, sehingga harga cabai merah tidak mahal di Batam.
“Bayangkan saja 8 ton perhari kalau kita tak kembangkan, harganya bisa Rp 70 ribu sampai Rp100 ribu lebih. Cabai merah kita masih impor. Lantaran produksi kita masih sedikit. Apalagi kalau di hari besar-besar ke agamaan kebutuhan kian melonjak,” beber dia.
Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam berperan aktif dengan mengajak kelompok tani menanam cabai di pekarangan rumah dan melibatkan ibu-ibu. Karena, cabai merupakan komoditas penyumbang inflasi, dan menjadi tanggung jawab bersama untuk mengendalikannya.
“Beberapa tahun ini, masyarakat sudah pintar menanam cabai di perkarangan rumahnya. Gerakan ini sangat membantu pemerintah dalam pengendalian inflasi daerah,” bebernya.
Kerja sama antar daerah juga terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan komoditas yang tidak bisa ditanam di Batam. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) selalu mengoptimalkan monitoring keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan distribusi.
Terpisah, Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau (KPw BI Kepri) melakukan upaya memperkuat pasokan bahan pangan dengan mempererat koordinasi dengan pemerintah luar daerah, serta distributor, guna menjaga stabilitas harga sepanjang 2026.
Kepala Kantor Perwakilan BI Kepri, Rony Widijarto P mengatakan, pengamanan pasokan menjadi kunci utama pengendalian inflasi di Kepri yang sebagian besar kebutuhan pangan masih dipasok dari luar daerah. Meskipun pertanian di Kepri saat ini berkembang.
“Kita hanya surplus di komoditas tertentu seperti ikan. Selebihnya kita sangat bergantung pada pasokan dari luar, terutama Sumatera. Karena itu, menjaga kelancaran distribusi dan kerja sama antar daerah menjadi sangat penting,” kata baru-baru ini.
Lanjutnya, bahan pangan yang bergantung pada pasokan dari Sumatera, khususnya yang dilanda bencana pada November lalu, menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga harga pangan. Di bulan Februari 2026, Kepri tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44 persen (bulan-ke-bulan), berbalik dari bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,09 persen (bulan-ke-bulan). Secara tahunan, kata Rony, inflasi Kepri tercatat 3,54 persen (yoy), meningkat dibandingkan Januari yang sebesar 2,94 persen (yoy).
“Di lihat dari data, inflasi bulanan dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan, nasi dengan lauk, tarif angkutan udara, beras, serta cabai merah,” imbuhnya.
Secara andil hingga Februari 2026, komoditas penyumbang inflasi terbesar antara lain emas perhiasan, tarif listrik, daging ayam ras, angkutan udara, dan beras, disusul cabai merah, bensin, bayam, bawang merah, serta bawang putih.
“ Adapun kenaikan harga komoditas pangan seperti beras dan cabai merah didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat dalam periode di momen Ramadan,” terangnya.
Saat kunjungan kerja di Kepri, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan inflasi nasional hingga Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen. Inflasi di Provinsi Kepulauan Riau berada di angka 3,45 persen, sehingga menjadi salah satu provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia.
Tito menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga, terutama menjelang hari besar keagamaan yang biasanya diiringi peningkatan permintaan.
“Inflasi harus kita kendalikan bersama. Daerah perlu melakukan langkah konkret seperti operasi pasar, inspeksi pasar, serta memperkuat kerja sama antardaerah agar harga kebutuhan pokok tetap stabil,” ujarnya.
Ia juga meminta kepala daerah memperkuat koordinasi dengan Forkopimda, distributor, asosiasi pengusaha, hingga pengelola pasar agar pasokan bahan pokok tetap tersedia dan harga terkendali.
“Jika terjadi kenaikan harga, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi melalui gerakan pasar murah,” pungkasnya. (hbb)
