Batam, posmetrobatam.co: Pemerintah Kota Batam masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah libur Idulfitri.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, menegaskan pihaknya belum mengambil keputusan karena kebijakan tersebut berkaitan dengan jam kerja pegawai.
“Kami menunggu keputusan resmi dari Mendagri dan Menpan,” ujar Firmansyah, Selasa (24/3).
Ia memastikan Pemko Batam siap menjalankan kebijakan jika pemerintah pusat telah menetapkannya.
Pemerintah pusat sendiri berencana menerapkan WFH setelah Lebaran untuk menghemat energi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini berlaku bagi ASN dan menjadi imbauan bagi sektor swasta, kecuali layanan publik.
Airlangga menjelaskan WFH hanya berlaku satu hari dalam sepekan. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri agar pelaksanaannya berjalan efektif.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut WFH sehari dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) hingga sekitar 20 persen.
Ia menilai pembatasan satu hari perlu dilakukan agar keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas tetap terjaga.
Selain itu, jika WFH diterapkan pada Jumat, masyarakat akan menikmati akhir pekan lebih panjang yang berpotensi mendorong aktivitas rumah tangga dan sektor pariwisata.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong penghematan konsumsi BBM dan mempertimbangkan WFH dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta. Ia menilai kebijakan kerja dari rumah terbukti efektif saat pandemi COVID-19.
Beberapa negara juga telah menerapkan langkah serupa. Filipina memberlakukan sistem kerja empat hari untuk sektor publik, sementara Pakistan menyiapkan kebijakan penghematan energi melalui pembelajaran jarak jauh dan WFH.(hbb)
