Kepri, Posmetrobatam.co: Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menghadiri sekaligus membuka secara resmi Lokakarya Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh Konservasi Indonesia bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, bertempat di Hotel Aston, Tanjungpinang, Selasa (22/7). Lokakarya ini menjadi wadah penting untuk mendorong sinergi lintas sektor dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir di wilayah Kepri.
Kegiatan ini diikuti oleh 90 peserta yang terdiri dari perwakilan dinas terkait Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota, para Camat dan Lurah dari kawasan konservasi Pulau Bintan, akademisi dari perguruan tinggi di Kepri, pelaku usaha pariwisata di wilayah konservasi Timur Pulau Bintan, serta mitra pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Tujuan utama dari lokakarya ini adalah untuk menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Provinsi Kepulauan Riau, terutama dalam perlindungan ekosistem karbon biru seperti mangrove dan lamun. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memetakan aktor-aktor kunci, mengidentifikasi inisiatif dan kesenjangan program, serta merumuskan langkah kolaboratif berkelanjutan di kawasan konservasi, khususnya Taman Wisata Perairan (TWP) Timur Pulau Bintan dan sekitarnya.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan apresiasi kepada Konservasi Indonesia atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menekankan bahwa kolaborasi dan sinergi seluruh pihak sangat penting dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.
“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Konservasi Indonesia atas pelaksanaan kegiatan lokakarya ini. Kami berharap acara ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat, pemerintah, dan kalangan akademisi,” ujar Nyanyang.
Wakil Gubernur juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Kepri telah mengalokasikan ruang laut seluas 2.981.939,76 hektare untuk kawasan konservasi yang tersebar di enam wilayah, tiga di antaranya telah ditetapkan secara resmi, termasuk TWP Timur Pulau Bintan yang memiliki luas 138.561,42 hektare.
“Penetapan kawasan konservasi ini tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, tapi juga membuka peluang ekonomi yang lestari, seperti pariwisata berbasis konservasi,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk masyarakat lokal dan pelaku usaha.
“Ekosistem seperti terumbu karang dan lamun memiliki nilai ekologis dan ekonomi. Karena itu, sinergi semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga dan memanfaatkan kawasan ini secara berkelanjutan,” tutupnya.
Turut hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Said Sudrajat, Kepala Barenlitbang Provinsi Kepri Aries Fhariandi, Dr. Victor Nikijuluw Senior Advisor Ocean Program Konservasi Indonesia serta Dr. Siti Maryam Yakub Senior Director International Blue Carbon Institute. (Zah/*)
