BATAM, POSMETROBATAM.CO: Kepri butuh Gubernur yang kerjanya cepat, berani, ini kutipan yang dikatakan Uba Ingan Sigalingging. Dia politisi. Pernah jadi anggota DPRD di Kota Batam. Satu periode. Terus lanjut menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Kepri. Juga satu periode. Vokal menyuarakan kepentingan masyarakat. Banyak interupsinya saat sidang paripurna. Selalu protes atas kebijakan Gubernur yang dinilainya tak memprioritaskan kepentingan masyarakat.
Dia akan terus menjadi politisi yang terus menyampaikan kepentingan masyarakat. Meski kini hanya dari luar. Tidak lagi di dalam, sebagai wakil rakyat. Cara Uba, seperti ini juga sudah dilakukannya dulu. Saat terus berjuang di jalanan, menjadi aktivis.
Nah, Rabu (20/11) siang, Bung Uba, begitu dia akrab disapa, menjadi narasumber dari Program POSMETRO Batam, Metro Forum. Berbincang-bincang soal politik. Yang saat ini lagi hangat. Tentulah pemilihan Gubernur Kepri nanti, di tanggal 27 November. Siapa yang layak? Siapa yang seharusnya bisa membangun Kepri labih maju lagi? Tentu juga semua pendapatnya, berdasarkan pengalamannya selama menjadi anggota DPRD. Apalagi dia juga menjadi anggota DPRD yang salah satu dari kandidat Gubernur nanti, ada Gubernurnya saat itu.
Bagi Uba, dua kandidat ini; Ansar-Nyanyang dan Rudi-Rafiq sama-sama orang pilihan di Kepri yang bakal berkontestasi, meraih kursi Kepri 1. Kepri butuh pemimpin yang bisa kerja cepat, memahami program pusat, dan mungkin juga butuh yang dekat dengan pusat. Ini semua dibahas dalam diskusi Metro-Forum bersama host Metro Forum yang juga Direktur Posmetro Batam, Haryanto. Berikut petikan diskusinya:
Pertama kami ingin tahu dulu, apa penyebab Bung Uba gagal untuk kembali duduk di DPRD Kepri?
Sebenarnya bukan gagal tapi habis kontrak. Kontraknya kan lima tahun. Ibarat di outsourcing, kan tidak diperpanjang. Tentu memang situasi dan kondisi dari sisi manajemen kampanye dan pemilu saya kurang adaptif. Kurang bisa menyesuaikan dengan pileg dan pemilu 2024. Jadi lebih kepersiapan manajemen.
Orang paling vokal saat di DPRD, untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Tapi, justru tidak terpilih lagi?
Jadi kalau ibaratnya pemain bola, saya itu pemain Barcelona. Lapangannnya becek dan berduri. Memang ada asuransi, tapi tidak cukup kalau dipaksakan. Jadi itu gambaran situasinya. Jadi untuk antisipasi itu perlu kesiapan.
Iya, tapi ini jawaban yang normatif kan? Seorang Uba tidak mau menyebut kalau ini soal money politik?
Artinya lebih pada kesiapan. Jadi betul-betul dalam manajemen kampanye dan pemilu tadi. Karena kita harus bisa membaca situasi lapangan. Tiba-tiba hujan deras. Kadang ramalan cuacanya berbeda.
Artinya bisa terpeleset, walau pun pemain bintang bisa terpeleset?
Betul. Siap.
Oke. Kita coba diskusi masuk ke masalah Pilkada yang akan berlangsung nanti. Untuk Pilkada 2024 ini, untuk Gubernur, mendukung siapa?
Pak Rudi dan Pak Rafiq.
Kenapa? Apa alasan utamanya mendukung pasangan ini?
Yang pertama soal background saya, pernah di DPRD Batam, Provinsi. Yang menjadi ukuran kepala daerah adalah kinerja. Dari indikator, parameter. Saya melihat, tantangan khususnya di Provinsi Kepri, memang dibutuhkan pemimpin tidak hanya sekadar mau bekerja tapi juga berani. Ini yang mendasari saya mendukung Rudi-Rafiq.
Tapi kalau melihat visi-misi Rudi-Rafiq, seperti apa pandangan Anda?
Justru saya melihat dari visi-misi ini. Kalau saya melihat saat debat, jadi mulai awal pembukaan penyampaian visi-misi, bagaimana Pak Ansar menyampaikan, itu semacam berbual-bual. Seharusnya disampaikan secara sistematik, terukur dan efektif. Dalam penyampaian oleh Pak Rudi, sudah memiliki konsep yang jelas apa yang akan dilakukannya kalau nanti jadi gubernur. Bukan lagi mereka-reka. Dari penyampaian dengan waktu yang singkat, sementara Pak Ansar kelihatnnya masih meraba-raba.
Khususnya dalam kontek visi dan misi kemaritiman. Dari kedua ini; Rudi dan Ansar, saya kira pengalaman Pak Rudi di atas Pak Ansar. Karena diuntungkan menjabat sebagai exofficio Kepala BP Batam. Bagaimana beliau melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan juga melaksanakan program. Itu sudah lebih tinggi levelnya dari Pak Ansar. Karena Pak Rudi katakanlah dalam melaksanakan program, Pak Rudi itu sudah berpengalaman berhubungan langsung dengan pemerintah pusat. Direct, dengan Kementrian, DPR RI. Ini suatu keunggulan. Jika kalau kita mau memilih gubernur, bukan lagi yang mencari-cari. Di sisi lain juga, Rudi tipikal pekerja. Kalau melihat tantangan Provinsi Kepri, dibutuhkan orang orang yang punya komitmen kerja.
Saya plesetkan, kalau Pak Rudi itu tipe pekerja, kalau Pak Ansar itu tipe pesandiwara. Jadi untuk memimpin provinsi dibutuhkan kejelasan-kejelasan, pada akhirnya masyarakat diberikan jaminan bahawa pemimpin melakukan A, B, C, D….
Tapi begini, dikatakan tadi, Pak Rudi secara pengalaman lebih menang. Tapi Pak Ansar ini Incumbent. Memimpin kepri lima tahun. Waktu itu, Anda DPRD Kepri. Melihatnya seperti apa, waktu itu?
Pak Ansar tipenya defend. Tipenya politisi, menunggu. Kalau tipe untuk kerja partai sih oke. Tapi dalam kerja pemerintahan tidak bisa. Contoh jika dana transfer itu terlambat, tau dikurangi. Itu harus dikejar ke pusat, ditanya, diperdebatkan. Walau alasana pusat ini untuk seluruh Indonesia, katakan Kepri ini berbeda. Kepulauan. Itu tidak dilakukan. Ketika hak kita untuk mendapatkan retribusi dari labuh jangkar misalnya, itu harus berani. Jadi jangan defend. Jadi saya pikir, tipikal politisi dan pemerintahan seperti ini, membuat roda pemerintahan lambat sekali bekerjanya. Saya waktu itu sebagai anggota DPRD mengkritik keras. Karena lebih cenderung bekerja melaksanakan rutinitas saja. Jadi tidak ada inisiatif.
Tapi, Anda sebagai pengontrol saat itu. Begini, bahwa pemerintah itu bukan hanya Gubernur saja, tapi ada DPRD juga di situ. Soal labuh jangkar tadi, kenapa DPRD tidak membantu bersuara ke pusat. Berani bersuara juga?
Justru DPRD mendorong. Bahkan, disamping melakukan kunjugnan ke kementrian, dan minta juga dilibatkan. Tapi ini kembali karena decision maker-nya Gubernur. Misalnya begini, kalau memang ini tidak bisa diambil (soal retribusi labuh jangkar) DPRD harus menyatakan sikap politik. Tapi kembali lagi, buat saya ini tidak debatable. Karena sudah dilakukan pengkajian. Bahkan kami sudah pernah ke UII, menurut seorang guru besar di sana, ini clear hak kita. Jadi kalau model pemimpin seperti itu, saya pikir yang dirugikan masyarakat juga. Karena hak yang seharusnya itu bisa untuk modal pembangunan. Yang unik kemarin itu, ini tidak bisa model begini, Kita tak dapat dari retribusi, malah diarahkan minjam uang. Akhirnya defisit. Kalau sudah hak itu, harus berani. Indikator ini saya pikir, karena di Kepri ini perlu terobosan kreatif.
Ada hal menarik menurut saya. Hari hari ini kita lihat berita, Presiden Pak Prabowo meminta dihentikan proyek proyek infrastruktur. Yang mungkin di sini, karena situasi ekonomi. Tapi di situ bukan berarti setop sama sekali. Kalau dikaitkan dengan di Kepri ini, kalau distop maka jadi stag. Anda bisa melanjutkan proyek infrastruktur, tapi jangan memberatkan APBD – APBN. Kalau lihat dua kandidat ini, siapa yang punya pengalaman, siapa yang bisa melakukan tanpa APBD dan APBN, ya Pak Rudi. Contohnya Bandara dan Pelabuhan. Itu dengan swasta.
Tapi itukan di BP Batam?
Iya itu posisi di Bp Batam. Tapi itu dilakukan di dalam upaya mencari. Saya bicara soal pengalaman. Pengalaman ini sangat membantu bagaimana nanti jadi gubernur bisa memanage bagaimana upaya upaya untuk pengembangan daerah dengan bekerja sama dengan swasta. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Kalau sebenarnya apa yang disampaikan Presiden untuk stop dulu infrastruktur, artinya harus ada upaya kreatif dari kepala daerah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Rudi. Otomatis ini perlu adaptasi dengan pemerintahan presiden yang baru. Kalau saya melihat dengan kecepatan ini, yang bisa adalah Rudi.
Tapi sebelum lanjut, saya mau menanyakan soal tipe-tipe tadi. Ada tipe sandiwara dan tipe pemberani. Maksudnya bagaimana?
Saya lihat, kalau hanya dalam kontek rutinitas. Terus kita harusnya lebih dari itu. Kenapa saya bilang sandiwara. Pak Ansar dalam beberapa kampanye mengatakan, oh Batam itu APBD-nya besar. Terus ditambah lagi BP. Kalau saya jadi Gubenrur, ya provinsi harus lebih besar dari Batam. Jadi maksudnya, masyarakat yang diminta untuk memahami situasi gubernur. Jadi tugas jadi gubenrur apa? Tugas utama kepala daerah itu, meningkatkan pendapatan daerah. Itu tugasnya. Bukan membuat alasan. Nanti malah membanding-mandingkan terus. Harus lebih hebat dari Batam, Riau. Dan itu tidak kita dengar. Kan tidak ada upaya-upaya. Di sisi lain, karena saya lihat ini, karena psikologisnya begitu. Di provinsi hampir sembilan puluh persen, pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan bermotor ini adalah given. Terberi. Artinya tidak perlu bekerja, orang datang membayar. Ini secara psikologis yang memengaruhi model kerjanya pemerintahan provinsi. Nah, harusnya ada upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah di luar dari yang given tadi. harus ada terobosan. Itu yang kita lihat tidak ada.
Nah, kalau Pak Rudi, menurut Anda, kira-kira terobosan apa yang akan dilakukan jika nanti jadi gubernur?
Kalau melihat dari programnya Pak Rudi, saya pikir kerja sama dengan swasta. Tapi banyak kesempatan Pak Rudi menyampaikan, bahwa stimulus ekonomi ini penting. Jadi kalau kita mau bicara soal pembangunan segala macam, kalau tak ada anggarannya juga tidak bisa. Kalau kita bicara soal Tanjungpinang, perlu didorong terutama dari infrastruktur. Supaya ekonomi bergerak, pariwisata bergerak. Tapi kan investor juga melihat, apakah akan kembali modal. Jadi betul-betul harus ada konsep yang bisa dilihat dari dunia investasi. Jadi bukan konsep abu-abu. Kalau Pak Rudi dengan pengalaman Exofficionya, justru akan membantu tentang kepastian-kepastian. Kalau politisikan antara iya dan tidak.
Tapi keduanya kan politisi?
Berbeda. Kalau Pak Rudi itu, terpaksa politisi. Karena harus berpartai. Nah, kalau kita lihat dari sisi kinerjanya nampak sekali. Kalau dia politisi, akan lebih fleksibel dalam kinerja kerja. Misalnya contoh begini, ada satu permasalah paling kurusial tiap tahun. Tentang sekolah. Selalu bermasalah. Coba lihat dua pemimpin ini, kalau Rudi datang, langsung bilang, “saya gak mau tahu, ini harus beres.” Tapi dari gubernur kemarin, tidak ada omongan seperti itu. Sehingga orang tua pada ketakutan anaknya tidak bisa sekolah. Nah, inilah bisa kita lihat sebagai sebuah ukuran. Kalau Rudi politisi, dia tidak akan ngomong seperti itu, akan menunggu saja.
Tapi, kebijakan seperti itu tidak semua masyarakat menganggap bagus. Terutama dari sisi sekolah swasta. Yang teriak sekolah swasta?
Saya kira memang ini sejak awal. Waktu saya DPRD Kota Batam juga mendorong, supaya yang swasta disubsidi. Saya tidak tahu, apakah sekarang dilaksanakan. Di provinsi juga didoorong. Jadi tidak boleh sekolah swasta mati. Jadi studi kita di Bandung, jadi siswa sekolah di negeri dan swasta sama. Karena pemeriintah yang membayar swasta. Tapi tentunya dengan ukuran-ukuran yang jelas. Tidak mungkin juga sekolah swasta yang mahal juga dilakukan. Itu soal bagaimana pemerintah daerah dan DPRDnya.
Kembali soal kebijakan Presiden, hubungannya dengan pemimpin di Kepri. Tapi, partainya Pak Prabowo, yang mengusung, atau prabowo menghendaki Ansar, bukan Pak Rudi. Bagaimana menurut Anda?
Iya, jadi ini menarik. Karena kalau saya membaca konstelasi politik nasional, Pak Prabowo ini mau kerja cepat. Speednya cepat. Mau pemimpin di daerah itu yang bisa menerjemahkan programnya secara efektif dan efisien. Kalau kita lihat situasi saat ini, yang bisa menerjemahkan Pak Prabowo itu, ya Pak Rudi. Dengan eksekusi yang cepat, program yang jelas terukur, semua bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ini dilema, berorganisasi. Ibaratnya pemain bola. Misalnya saya pelatih di Barcelona, tapi yang saya inginkan pemain di club lain. Tapi saya tidak bisa Ambil, karena terikat kontrak. Tapi dalam kontek ini, siapa pun kepala daerah yang terpilih, dia kan loyal ke presiden. Presiden harus loyal ke undan-undang. Jadi gak ada ceritanya, misalkan Pak Ansar itu Gubernur Kepri, orang Golkar, Menkoprekonomian Pak Hartanto, yang juga Golkar juga tidak bisa berbuat-apa apa. Yang kita bisa lihat indikatornya dana pusat. Jadi gak ada juga artinya, misalnya saya kenal si A, dekat terus menjamin kinerja kita baik. tidak juga. Jadi kalau kita bicara program dan benar-benar bisa bekerja secara efektif, ya memang gubernur yang harus bisa bekerja. Dan punya keberanian.
Ukuran berani itu seperti apa?
Misalnya kalau ada sesuatu yang menjadi hambatan, harus dikejar. Cari solusi. Jangan hanya mengatakan, belum ada regulasinya. Selama ini di provinsi kita ini menunggu saja, sementara kapal jalan terus. Contoh defisit sekarang ini, inikan karena model model defensif tadi. Kalau saya, saya kejar.
Kalau nabrak apakah tidak berbahaya, karena belum ada payung hukumnya?
Tidak ada yang nabrak. Jadi begini, itu sudah kita ketahui situasinya. Jadi saya harus pro aktif. Saya kejar. Contoh, semua daerah beda-beda persetujuan atau koreksi dari mendagri, soal pengajuan APBD. Itu beda-beda percepatan hasil koreksinya. Ada daerah yang baru diantar hari ini, besok sudah oke. Itukan karena mereka apunya kemampuan lobi dan komunikasi, jadi tidak ada yang ditabrak. Kalau kita di Kepri, rancangan APBD diantar, terus dibiarkan. Menunggu. Jadi selalu paling bontot. Terjadi koreksi bolak balik. Jadi keberaniaan ini yang harus ditunjukkan. Karena terlambat seperti kemarin itu, defisit lagi.
Untuk Pak Rudi, kita tidak bisa membandingkan. Kepri tidak seperti Batam. Daerah luas dan jauh. Apakah Pak Rudi, bisa menjadikan daerah-daerah lain seperti Batam? Kan ekspektasi masyarakat luar Batam, ingin dijadikan seperti Batam?
Saya kira dalam waktu dekat tidak bisa. Tapi dalam konteks kerangka kerja, bisa. Sekarang posisi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi bagaimana gubernur menajdi fasilitator, yang mendorong pembangunan untuk sampaikan hal hal ini ke pusat.
Tapi begini, berat tidak melawan incumbent yang sudah lima tahun memimpin di Kepri. Menurut Anda?
Kalau berdasarkan indkator kinerja tidak. Kita akui dari Pak Ansar ada yang baik. Ada salah satu program rumah singgah, baik di Batam atau di luar. Tapi di sisi lain, saya pikir dari sisi kinerja, biasa saja. Rutinitas saja. Banyak incumben yang tidak ada prestasi. Jadi harus ganti pemimpin, kalau tidak, Kepri tidak bisa maju. Kita ambil contoh di Tanjungpinang, dibangun flyover, untuk apa. Kan untuk mempercantik saja.
Tapi melintasi itu, memang lebih cepat sampai ke Dompak?
Iya memang itu fungsinya. Tapi Kalau melihat dari skala prioritas, tapi perlu diingat, itu juga pakai uang utang. Dan utang, pajak rakyat yang membayar. Harusnya flyover itu tidak dari APBD, ya dari APBN. Jangan pakai APBD. Kalau saya jadi gubernur, ya saya gak mau pakai APBD untuk flyover.
Strategi apa yang akan dilakukan Rudi, agar investasi masuk ke Kepri?
Saya pikir soal trush dulu ya. Jadi soal kepastian hukum. Kedua dengan pengalaman Exofficio dengan program program yang memungkinkan kita bisa bersaing, dengan letak geografis. Banyak yang bisa dijual dari Kepri.
Tapi yang Anda sampaikan tadi, cuma masalah di darat. Ada potensi laut 96 persen. Apakah nanti saat Pak Rudi jadi, bisa diexploitasi?
Saya pikir harus dikembangkan. Kita 96 persen laut. Tapi ini unik, lebih besar pendapatan parkir darat di Kota Batam, dibanding 96 laut yang punya Kepri. 12 mil yang jadi kewenangan provinsi tidak bisa dimanfaatkan. Saya yakin kalau Pak Rudi akan tahu cara untuk mengembangkan potensi itu. Saya yakin Pak Rudi pasti mampu.
Bagaimana Anda yakin, Rudi-Rafiq pilihan yang mestinya harus menjadi gubernur?
Tentu ini soal meyakinkan, ya diupayakan. Tapi begini, pembangunan harus berjalan. Melihat tantangan di Kepri, saya kira memang harus ada keseriusan yang betul betul berdasarkan program terukur, bisa menjamin agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat pembangunan. Saya pikir ini tidak muluk muluk.
Saya tidak kampanye atau promosikan Rudi. Ini objektif. Karena saya pernah menjadi anggota DPRD selama lima tahun di Provinsi Kepri.
Ini soal bagaimana kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lain. Seperti Lingga -Natuna, harus diprioritaskan. tapi ini harus ada keseriusan dari pemerintah daerah. Bukan hanya politisi yang lipst service atau politisi omon-omon. Harus bisa mendapatkan akses bisa maju, diperhatikan serius. Jadi jangan hanya kampanye saja datang. Ini harus. Berkeadilan, Misalnya kualitas pendidikan. Bagaimana lulusan SMA di Anambas, Lingga, Natuna, bisa mendekati yang di Batam. Ini contoh kecil. Yang menurut saya, harus jadi prioritas juga, menciptakan lapangan kerja. Situasi seperti ini, saya lihat dari sisi pengalaman, Pak Rudi lebih mampu melakukan trobosan.
Soal koordinasi, Gubenrur fungsinya koordinasi. Kalau gubernur tidak faham, apa yang mau dikoordinasikan. Jadi tidak meraba-raba lagi apa yang mau dikoordinasikan, apa yang mau disampaikan ke pemerintah pusat. Untuk mendorong daerah, kalau tidak ada pengalaman, apa yang mau disampaikan. Contoh Natuna, Bupatinya terus menerus koordinasi ke pusat. Tapi tidak ada support dari gubernur.
Kita berharap kedepan ada progres yang kita rasakan dengan Gubernur baru. Ya tentu barulah, kan harus ganti. Agar ada progres pembangunan di Kepri ini.(*)
Tonton tayangnnya di kanal youtube POSMETROBatam Chanel)
