Batam, Posmetro Batam.co:: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Yandri Susanto, menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia dari desa sebagai upaya pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII APKAI di Aston Hotel Batam, Selasa (20/1).
Yandri menyampaikan apresiasi kepada APKASI atas undangan yang diberikan kepada Kementerian Desa. Ia menyebut forum tersebut sebagai wadah strategis untuk menyampaikan kebijakan pembangunan desa sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah.
“Dulu desa hanya menjadi objek pembangunan, sekarang desa adalah subjek utama,” ujar Yandri.
Ia menjelaskan, Kementerian Desa memiliki sejumlah program unggulan, salah satunya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kini telah berkembang menjadi penggerak desa ekspor dan desa wisata. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi yang berbeda sehingga diperlukan sinergi kuat antara Kementerian Desa dan pemerintah kabupaten.
Yandri mencontohkan pengembangan desa tematik, seperti desa wisata, desa ekspor, desa perikanan (nila dan lele), desa peternakan ayam petelur, hingga desa pertanian jagung dan melon. Seluruh program tersebut diperkuat dengan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendirian Koperasi Desa Merah Putih.
“Jika kolaborasi ini benar-benar terwujud, maka pembangunan dari desa akan terealisasi secara nyata dan pemerataan ekonomi bisa kita tuntaskan,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya data desa yang akurat agar potensi yang ada dapat dimaksimalkan. Kementerian Desa, lanjut Yandri, siap menjembatani kebutuhan desa, baik dari sisi permodalan, pemasaran, pendampingan, maupun pemberdayaan masyarakat.
Melalui program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD), Kementerian Desa telah menyalurkan bantuan kepada ribuan desa. Program ini bahkan berhasil melahirkan desa ekspor, seperti di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang pada Desember lalu melakukan ekspor perdana kopi ke Australia, serta komoditas vanili dan kemiri.
Selain itu, Yandri menegaskan bahwa Dana Desa tidak dipotong, melainkan diubah cara pemanfaatan dan pengelolaannya agar lebih tepat sasaran. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa, dengan ketentuan minimal 20 persen keuntungan koperasi dikembalikan ke desa dan menjadi aset milik desa.
“Semua hasilnya kembali ke desa, tidak ada yang diambil pemerintah pusat. Ini agar ekonomi desa benar-benar bergerak sesuai harapan,” tegasnya.
Ia menambahkan, ke depan akan digelar rapat koordinasi nasional bersama para bupati yang wilayahnya masih memiliki banyak desa tertinggal. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.
“Dengan kebijakan yang pro-rakyat dan pengawalan yang baik, desa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Yandri.(hbb)
