Posmetrobatam.co: Di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional dan pesatnya pertumbuhan industri Batam, kebijakan ekspor gas bumi dari Natuna dan Grissik ke Singapura kembali disorot. Selama lebih dari dua dekade, gas Indonesia mengalir lewat pipa internasional yang melintasi Kepulauan Riau untuk memenuhi kebutuhan energi Singapura.
Sekretaris DPD Projo Kepri, Herdiansyah, ST, menilai pembangunan konektivitas gas Natuna–Pemping–Batam harus jadi titik awal evaluasi kebijakan energi nasional agar lebih berpihak ke dalam negeri.
“Yang perlu didorong bukan penghentian ekspor sepihak, tapi renegosiasi kontrak secara bertahap dan terukur. Kebutuhan industri, pembangkit listrik, dan transformasi energi nasional harus diprioritaskan,” ujarnya.
Menurut Herdiansyah, sudah saatnya SDA strategis Indonesia memberi manfaat maksimal bagi rakyat terlebih dahulu sebelum memberi nilai tambah lebih besar ke negara lain.
Ia menilai renegosiasi makin relevan karena Batam ada di jalur distribusi gas tersebut, tapi pasokannya masih kurang untuk dukung ekspansi industri, investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, gas Natuna dan Grissik tak seharusnya hanya jadi komoditas ekspor, tapi fondasi hilirisasi industri nasional.
“Pemanfaatan gas di dalam negeri bisa dorong industri petrokimia, pupuk, manufaktur, logam, dan kawasan ekonomi khusus. Nilai tambahnya jauh lebih besar dibanding ekspor bahan mentah,” tegasnya.
“Hilirisasi adalah kunci. Nilai ekonomi terbesar bukan di penjualan bahan baku, tapi di pengolahan yang ciptakan investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan industri nasional,” lanjutnya.
Selain hilirisasi, Projo Kepri juga mendorong percepatan transformasi energi dari BBM ke gas bumi dan listrik. Langkah ini dinilai bisa kurangi impor energi, tekan subsidi, dan kuatkan ketahanan energi nasional.
Untuk itu, Batam diusulkan jadi Proyek Strategis Nasional (PSN) Transformasi Energi Indonesia. Dengan posisi di jalur gas Natuna, kawasan industri besar, dan dekat Singapura-Malaysia, Batam ideal jadi pusat kendaraan berbahan bakar gas dan listrik.
Herdiansyah menegaskan, keberhasilan renegosiasi, hilirisasi, dan transformasi energi harus didukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi dan TPPU, serta kerja sama internasional pemulihan aset tindak pidana.
“Kedaulatan energi dan ekonomi hanya terwujud jika pengelolaan SDA sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan nasional,” pungkasnya.**
