
Natuna, Posmetrobatam.co: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut diwujudkan dengan dibukanya Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Tahun 2026 oleh Wakil Bupati Natuna, Jarmin, S.E., di Gaharu Hall, Natuna Dive Resort, Senin (13/7/2026).
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dan para pemangku kepentingan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara cepat, profesional, terpadu, serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Polres Natuna, Ketua Pengadilan Agama, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur RSUD Natuna, camat, lurah, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, serta peserta pelatihan dari berbagai instansi.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Natuna menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga berbagai pihak terkait agar setiap korban memperoleh perlindungan dan pelayanan yang optimal.
Menurut Jarmin, pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas petugas dalam menerima laporan, melakukan asesmen, memberikan pendampingan, membangun koordinasi lintas sektor, hingga memastikan korban mendapatkan layanan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan.
“Melalui pelatihan ini diharapkan para peserta mampu memperkuat kemampuan dalam menerima laporan, melakukan asesmen, memberikan pendampingan, membangun koordinasi lintas sektor, hingga memastikan korban memperoleh layanan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan,” ujar Jarmin.
Ia menambahkan, peningkatan kompetensi aparatur harus diiringi dengan kesamaan pemahaman dalam penanganan kasus sehingga koordinasi antarinstansi semakin efektif dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih responsif.
Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh peserta agar menjadikan pelatihan ini sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan, berbagi pengalaman, dan memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi korban yang merasa dipersulit, diabaikan, ataupun kehilangan haknya untuk memperoleh perlindungan.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap terbangun sistem penanganan kasus yang semakin terintegrasi, didukung sumber daya manusia yang kompeten serta kolaborasi lintas sektor yang kuat. Dengan demikian, kualitas layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat terus ditingkatkan, sekaligus mewujudkan Kabupaten Natuna sebagai daerah yang aman, ramah, dan memberikan perlindungan nyata bagi perempuan dan anak.(*/diskominfonatuna)








