Batam, Posmetrobatam.co: Komisi IV DPRD Kota Batam menegaskan tidak ada praktik titip-menitip siswa dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kota Batam, Rabu (11/6), yang membahas penerimaan siswa baru tingkat SD dan SMP.
“Kami tegaskan kalau ada titipan, itu namanya pungli. Kita sudah tegaskan tadi,” ujar Ace Muntasir, anggota Komisi IV DPRD Batam.
Ace juga menyoroti tingginya biaya pembangunan yang dibebankan kepada siswa di sekolah swasta. Ia mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar tidak hanya memberikan subsidi untuk biaya sekolah, namun mempertimbangkan bantuan untuk biaya pembangunan.
“Jangan hanya fokus pada subsidi SPP sekolah swasta. Uang pembangunan juga memberatkan dan perlu dipikirkan,” tegasnya.
Ketua Komisi IV, Dandis Rajagukguk, turut menegaskan pentingnya ketegasan Dinas Pendidikan dalam menolak segala bentuk titipan siswa ke sekolah negeri.
“Jangan sampai masyarakat berpikir bisa dibantu masuk sekolah negeri hanya karena kenal dewan. Itu tidak benar. Kami tegaskan masyarakat harus mengikuti aturan yang berlaku,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan lebih gencar melakukan sosialisasi terkait syarat dan mekanisme SPMB agar masyarakat paham dan tidak mencari celah untuk melanggar aturan.
“Kalau ada satu yang titip, yang lain pasti ikut. Akhirnya aturan jadi rusak. Jadi, biar masyarakat sabar menunggu dan mengikuti aturan yang sudah ada,” ujarnya.
Anggota Komisi IV lainnya, Asnawati Atiq, menyoroti ketimpangan distribusi sekolah di wilayah Batu Ampar. Menurutnya, dari empat kelurahan yang ada, hanya Kelurahan Tanjung Sengkuang yang memiliki SD negeri.
“Telepon saya terus berbunyi soal ini. DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) pun baru muncul saat pendaftaran. Ini menyulitkan warga,” kata politisi perempuan itu.
RDP ini juga dihadiri anggota Komisi IV lainnya, yakni Hery Herlangga, Warya Burhanuddin, Muhammad Yunus, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto.
Dalam paparannya, Tri Wahyu menyatakan bahwa sosialisasi SPMB sudah dilakukan melalui berbagai media, termasuk pemasangan spanduk di sekolah.
“Kadang ada warga yang sengaja tidak mendaftar, lalu datang ke dewan minta tolong. Alasannya macam-macam, dari pulang kampung hingga liburan. Itu terjadi hampir setiap tahun,” ujarnya.
Menanggapi tingginya biaya sekolah swasta, Tri Wahyu menyebut pihaknya telah berdiskusi dengan kepala sekolah swasta untuk memberikan kemudahan pembayaran.
“Kami dorong skema mencicil sampai lulus bagi siswa yang tidak mampu. Sekolah swasta pun telah kami minta untuk memberikan bantuan,”tutupnya.(hbb)
