Batam, Posmetrobatam.co: Seluruh fraksi di DPRD Kota Batam, menyetujui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026, dilanjutkan.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Batam, Rabu (10/9), yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Budi Mardianto didampingi Ketua DPRD M Kamaluddin dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad.
Juru bicara dari masing-masing fraksi menilai bahwa Ranperda APBD 2026 harus dibahas lebih mendalam agar program pembangunan daerah dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Mochamad Mustofa, juru bicara Fraksi PKS, mengatakan bahwa pembahasan APBD bukan sekadar soal angka pendapatan dan belanja, melainkan merupakan cerminan dari arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta komitmen pemerintah daerah.
“Kami menyampaikan bahwa APBD bukan hanya dokumen administratif teknis, melainkan juga dokumen politik strategis yang menunjukkan siapa yang diutamakan, program apa yang dijalankan, dan ke mana arah pembangunan daerah diarahkan,” beber dia.
Mustofa menambahkan beberapa isu penting yang menjadi perhatian Fraksi PKS dalam APBD 2026, antara lain persoalan banjir, pengelolaan sampah, kesehatan, infrastruktur, dan investasi.
“Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Fraksi PKS menyetujui Ranperda APBD Kota Batam 2026 untuk dilanjutkan pembahasannya ke tahap berikutnya,” tegasnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh juru bicara Fraksi PAN, Demokrat, dan PPP, Safari Ramadhan. Ia menekankan pentingnya prosedur pinjaman modal UMKM sebesar Rp20 juta bagi pelaku usaha agar tidak memberatkan mereka.
“Untuk pinjaman modal UMKM harus dipastikan tidak menyulitkan pelaku usaha. Selain itu, isu banjir, sampah, infrastruktur, dan pendidikan harus menjadi fokus penyelesaian,” ujar Safari. (hbb)
