Batam, posmetrobatam.co: Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan daya saing investasi. Upaya ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (7/4/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan dihadiri Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin, Sekretaris Daerah Firmansyah, serta jajaran pejabat Pemko Batam. Dari pihak KPK, hadir Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo bersama tim.
Dalam pertemuan itu, penguatan integritas dinilai menjadi kunci bagi Batam sebagai kawasan strategis yang berorientasi pada investasi. Amsakar menegaskan, pendampingan KPK memberi dorongan penting dalam memastikan tata kelola berjalan transparan dan akuntabel.
Menurutnya, posisi kepemimpinan yang terintegrasi antara Pemko Batam dan BP Batam menjadi peluang besar dalam menyelaraskan kebijakan, khususnya di sektor perizinan dan pengelolaan lahan yang selama ini menjadi perhatian investor.
“Sinkronisasi kebijakan ini menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha,” ujarnya.
Amsakar juga mengungkapkan capaian Batam dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK yang mencapai skor 94,21 pada 2025. Namun, ia menekankan bahwa fokus ke depan bukan sekadar angka, melainkan kualitas implementasi di lapangan.
Beberapa langkah yang menjadi prioritas di antaranya peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa, optimalisasi aset daerah, serta penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai sistem peringatan dini.
Sementara itu, KPK menilai Batam memiliki peluang besar untuk bersaing di tingkat internasional. Direktur Korsup Wilayah I KPK RI Agung Yudha Wibowo bahkan menyebut Batam berpotensi sejajar dengan Singapura jika mampu menjaga konsistensi dalam perbaikan tata kelola.
“Batam seharusnya bisa bersaing langsung dengan Singapura, selama ada komitmen bersama untuk terus memperbaiki sistem,” ujarnya.
KPK juga menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah, tidak hanya dalam aspek pencegahan tetapi juga memastikan penanganan perkara berjalan efektif tanpa hambatan.
Rakor yang berlangsung lebih dari tiga jam tersebut diisi dengan diskusi interaktif bersama berbagai instansi, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan BP Batam.
Melalui sinergi ini, Batam diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan investor, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu kawasan investasi unggulan di tingkat regional maupun global.(hbb)
