Batam, Posmetrobatam.co: Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024. Tanggapan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Batam, Rabu (4/6/2025).
Amsakar mengapresiasi seluruh fraksi atas masukan dan dukungan terhadap kinerja keuangan Pemko Batam. Ia juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang diraih Pemko 13 kali berturut-turut.
“Ini buah kolaborasi eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik,” ujarnya.
Amsakar kemudian merespons satu per satu pandangan fraksi. Kepada Fraksi NasDem, ia menyampaikan bahwa Pemko tengah menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari. Ia sepakat bahwa APBD harus berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.
Fraksi Gerindra menyoroti pendapatan dan pajak. Amsakar menjelaskan bahwa PAD telah mencapai 99,49%, dan Pemko akan terus berinovasi melalui digitalisasi serta insentif untuk mendorong PAD.
Menjawab Fraksi PDI Perjuangan soal aset daerah, Amsakar mengatakan penataan dilakukan sesuai aturan. Ia juga menekankan pentingnya penganggaran yang tepat sasaran, terutama bagi UMKM.
Fraksi Golkar mengingatkan bahwa WTP bukan jaminan tanpa penyimpangan. Amsakar sepakat dan menjelaskan Silpa yang besar berasal dari efisiensi belanja serta sisa tender yang belum terealisasi.
Menanggapi Fraksi PKS, Amsakar mengakui peningkatan efektivitas keuangan, namun menilai koordinasi lintas OPD masih perlu diperkuat untuk hasil lebih optimal.
Terhadap catatan Fraksi PKB, Amsakar menegaskan komitmen belanja infrastruktur minimal 40% dari APBD, serta memperkuat kerja sama dengan BP Batam untuk membangun jalan, air bersih, dan PJU.
Ia juga memastikan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan tetap diprioritaskan, masing-masing minimal 20% dan 10%, termasuk untuk beasiswa dan layanan gratis lewat program UHC.
Menanggapi Fraksi PAN Demokrat PPP, Amsakar menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama dalam pengelolaan anggaran.
Adapun kepada Fraksi Hanura-PSI-PKN, yang menyoroti selisih realisasi pendapatan, Amsakar menjelaskan bahwa angka 2,28% bukan Silpa yang dapat digunakan, dan seluruh target telah disusun sesuai aturan.
Amsakar menutup dengan menyatakan bahwa masukan fraksi-fraksi akan dibahas lebih dalam bersama Badan Anggaran dan TAPD.
“Kami terbuka untuk melengkapi pembahasan teknis agar keputusan yang diambil benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(*/hbb)
