Kepri, Posmetrobatam.co: Angka inflasi di Kepri meningkat. Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau (KPw BI Kepri) melakukan upaya memperkuat pasokan bahan pangan dengan mempererat koordinasi dengan pemerintah luar daerah, serta distributor, guna menjaga stabilitas harga sepanjang 2026.
Kepala Kantor Perwakilan BI Kepri, Rony Widijarto mengatakan, pengamanan pasokan menjadi kunci utama pengendalian inflasi di Kepri yang sebagian besar kebutuhan pangan masih dipasok dari luar daerah.
“Kita hanya surplus di komoditas tertentu seperti ikan. Selebihnya kita sangat bergantung pada pasokan dari luar, terutama Sumatera. Karena itu, menjaga kelancaran distribusi dan kerja sama antar daerah menjadi sangat penting,” ujarnya, Selasa (3/3).
Ia mengatakan, bahan pangan yang bergantung pada pasokan dari Sumatera, khususnya yang dilanda bencana pada November lalu, menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga harga pangan.
Pada Februari 2026, Kepri tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44 persen (bulan-ke-bulan), berbalik dari bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,09 persen (bulan-ke-bulan).
Secara tahunan, kata Rony, inflasi Kepri tercatat 3,54 persen (yoy), meningkat dibandingkan Januari yang sebesar 2,94 persen (yoy).
“Inflasi bulanan dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan, nasi dengan lauk, tarif angkutan udara, beras, serta cabai merah. Kenaikan harga emas sejalan dengan ketidakpastian global, sementara tarif angkutan udara meningkat akibat lonjakan mobilitas masyarakat saat momen Ramadan,” kata dia.
Secara andil hingga Februari 2026, komoditas penyumbang inflasi terbesar antara lain emas perhiasan, tarif listrik, daging ayam ras, angkutan udara, dan beras, disusul cabai merah, bensin, bayam, bawang merah, serta bawang putih.
“Adapun kenaikan harga komoditas pangan seperti beras dan cabai merah didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat dalam periode Hari Besar Keagamaan di bulan Februari, yakni momen Ramadan,” katanya.
Untuk menekan inflasi 2026, BI Kepri terus mendorong penguatan kerja sama antar daerah (KAD) dengan wilayah sentra produksi di Sumatera seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
“Dari pemerintah pusat ada bantuan perbaikan sarana infrastruktur dan produksi di Sumatera. Semoga nanti akan segera normal dan agar kita juga memiliki alternatif pasokan bahan pangan,” katanya.
Selain itu, BI Kepri menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan distributor agar tidak terjadi spekulasi harga di pasar utama seperti Batam yang memiliki tingkat konsumsi tinggi, termasuk dari wisatawan mancanegara.
“Kata kuncinya adalah networking dan kerja sama. Kita harus pastikan distributor menjaga stabilitas harga, tidak mengambil keuntungan berlebihan, dan tetap mendukung pasar yang sehat,” tutupnya.(ant)
