Kepri, Posmetrobatam.co: Rantai pasok bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dipastikan berjalan optimal. Dan hal ini menjadi tanggung jawab seluruh pelaksana MBG. Di Kepri ada 230 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi saat ini.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya menegaskan, seluruh pihak yang terlibat merupakan pelaksana program yang memiliki tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan MBG.
“Kita semua pelaksana, mari melihat tujuan utama program MBG ini, yaitu memberikan asupan gizi kepada kelompok rentan, seperti kelompok balita dan peserta didik,” ujarnya dalam rapat konsolidasi bersama satuan pelaksana, mitra, dan yayasan di Batam, Kamis (2/4).
Ia menjelaskan, selain meningkatkan asupan gizi, program MBG juga memiliki dampak ekonomi atau multiplier effect bagi daerah.
“Program ini tidak hanya memberi manfaat gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah melalui penguatan rantai pasok bahan pangan,” katanya.
Di Kepri, kata Sony, Program MBG saat ini didukung oleh 230 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 9.044 relawan, dan 509 supplier.
Hingga 31 Maret 2026, realisasi penerima manfaat MBG di Kepri mencapai 579.270 orang atau sekitar 85,26 persen dari target.
Dari jumlah tersebut, Kota Batam menjadi wilayah dengan capaian tertinggi, dengan 135 dapur MBG yang melayani 394.060 penerima manfaat.
Sony menekankan pentingnya penguatan rantai pasok, terutama untuk memastikan ketersediaan bahan pangan seperti beras yang dibutuhkan secara rutin.
“Satgas MBG di kabupaten/kota harus fokus mempersiapkan rantai pasok agar kebutuhan bahan pangan tetap terjaga. Misalnya, beras dan telur yang sudah harus rutin disiapkan. Dengan 200 dapur, keperluan telur mungkin 120 ribu butir per hari untuk satu provinsi,” ujarnya.
Ia mengingatkan seluruh mitra agar tidak melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Kami tegaskan tidak boleh ada markup harga atau menurunkan kualitas makanan. Dana yang diterima harus dipertanggungjawabkan dengan baik, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menilai keberhasilan program MBG membutuhkan kerja sama lintas sektor yang solid.
“Pelaksanaan program ini tidak bisa berjalan sendiri, perlu kolaborasi semua pihak. Forum ini menjadi ruang evaluasi dan perbaikan ke depan,” ujarnya.
Terkait dampak program MBG di provinsi itu, Wagub Nyanyang mengapresiasi seluruh lini yang bergerak menyukseskan layanan tersebut.
“Capaian ini patut diapresiasi, karena program MBG telah memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan asupan gizi anak dan mendukung konsentrasi belajar,” ujarnya.(ant)
