Tak Ada Kontribusi untuk Negara, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan Minta Lokasi Penangkaran Buaya di Pulau Bulan Ditutup

290

Posmetrobatam.co: Ketua DPRD Provinsi Kepri Iman Sutiawan menyatakan, keberadaan Penangkaran buaya milik PT Perkasa Jagat Karunia (PT PJK) yang berlokasi di Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau dinilai tak layak dan meresahkan masyarakat.

Iman juga meminta lokasi tersebut ditutup, karena dinilai tidak ada kontribusi apapun untuk negara. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja bersama rombongan DPRD Provinsi Kepri dan Anggota DPR RI Endipat Wijaya ke PT PJK, tempat penangkaran buaya yang jebol beberapa waktu lalu.

“Kalau kami bisa saran PT ini tutup lebih bagus. Karena tidak memberikan apa-apa untuk negara. Pajak negara juga tidak ada. Lokasi ini sudah 36 tahun tapi kondisinya tidak layak begini untuk jadi tempat penangkaran. Musibah aja yang ada yang didapat dari sini. Saran kita dari pada begini mending tutup,” ujarnya Jumat (31/1/25).

Ia menegaskan bahwa PT Perkasa Jagat Karunia harus bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan oleh penangkaran buaya yang mereka kelola.

BACA JUGA:  Timbulkan Kerusakan Lingkungan, BP Batam Stop Pematangan Lahan di Area Hotel Vista

Menurut Iman, penangkaran buaya tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama nelayan yang merasa terancam dengan keberadaan buaya liar yang lepas dari penangkaran.

Brdasarkan hasil temuan, Iman bilang, saat ini terdapat 105 ekor buaya di penangkaran tersebut. Dari jumlah itu, 38 ekor sudah berhasil ditangkap, sementara 66 ekor lainnya masih berada di penangkaran. Tiga ekor buaya dilaporkan mati, dan satu ekor belum ditemukan.

“Kami dalam hal itu tentu tidak bisa percaya begitu saja. Yang kami ingin dari pihak perusahaan kalau emng satu ekor lagi tolong di cari satu ekor. Kalau pun ada sisanya tolong di cari dan identifikasi lagi.
Nelayan selama ini takut melaut karena ada kabar buaya lepas. Kami minta ada kompensasi untuk masyarakat yang terdampak,” kata dia.

Iman Sutiawan juga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Kepri.

BACA JUGA:  Kata Buya Yahya Menjawab Makan Sahur ketika Imsak : Puasa Dimulai Waktu Subuh

“Kami minta surat balasan tertulis dari perusahaan seminggu lagi kira-kira apa yang menjadi pertimbangan mereka,” terang Iman.

Pihak Perusahaan PT PJK tak ingin berkomentar soal kondisi penangkarannya. Namun berdasarkan keterangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Seksi Konservasi Wilayah II Batam mengonfirmasi total jumlah buaya lepas dari penangkaran PT Perkasa Jagat Karunia (PJK) di Pulau Bulan sebanyak 39 ekor.

Kepala BBKSDA Riau Seksi Konservasi Wilayah II Batam, Tommy Steven mengatakan, saat ini jumlah buaya yang sudah dievakuasi berjumlah 38 ekor. “Buaya yang sudah dievakuasi berjumlah 38 ekor. Tinggal satu lagi,” terangnya.

Tommy menjelaskan, berdasarkan hasil Stock opname pada 23 Januari 2035 lalu jumlah buaya yang lepas dari PT Perkasa Jagat Kurnia (PJK) berjumlah 39. Koordinasi terus dilakukan dengan tim terpadu dan pemerintah kota untuk menangani buaya yang masih belum ditemukan.

“Jumlah buaya yang lepas 39 ekor berdasarkan hasil stock opname kemarin 23 Januari kemarin ya bang. Jadi target tim, mencari 1 ekor lagi,” kata dia.

BACA JUGA:  Suntikkan Semangat Untuk Siswa-siswi Smanda Tanjungpinang

Sementara warga pulau Buluh Safet mengaku, sampai saat ini masih di teror ketakutan. Sebab, pihak tidak percaya begitu saja jumlah buaya yang lepas ada 39 ekor.

“Jumlah buaya di sana itu banyak. Apakah sudah benar segitu yang lepas. Jangan sampai hokas seperti sebelumnya yang katanya 5 tapi lebih,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku, saat ini ada musim ikan dingkis yang menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat persisir. Namun, alih-alih memasang kelong masyarakat justru takut karena khawatir di terkam buaya.

“Banyak yang tidak memasang bubu, takut lagi asik masang bubu di dalam air ada buaya. Harusnya bulan nelayan mencari ikan semua. Tapi malah tertahan,” kata dia.

Pihaknya berharap, pemerintah daerah segara menangani masalah buaya. Khusus untuk perusahaan, pihaknya meminta agar nelayan setempat dapat kompensasi. “Alasannya sederhana karena nelayan tak bisa melaut,”pungkasnya